Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal di Indonesia

Sistem ini mengumpulkan beragam praktik baik dalam tata kelola desa dan daerah tertinggal di Indonesia. Setiap praktik baik merupakan inspirasi, sekaligus prestasi, yang pantas mendapatkan apresiasi positif sebagai bentuk inovasi dan perbaikan desa maupun daerah tertinggal.

Inovasi Desa

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan dan anggaran bagi desa untuk mengatur dan mengurus desa secara baik, bersih, dan transparan. Tata kelola desa mengacu pada prinsip rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Namun, harapan itu terbentur minimnya kapasitas desa untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal berisi dokumentasi praktik baik yang telah dilakukan oleh desa-desa dan pertukaran pengetahuan melalui forum-forum rembug desa.

Inovasi Daerah Tertinggal

Pada 2015, Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2014-2019. Ada 122 kabupaten masuk dalam daftar daerah yang masuk kategori tertinggal. Suatu daerah disebut tertinggal bila tingkat perkembangan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah sangat rendah.

Konsekwensi dari regulasi di atas, program penanganan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan khusus dan spesifik agar mampu memicu percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan dibutuhkan untuk menekan tingkat kesenjangan (gap) antara daerah tertinggal dengan daerah lainnya semakin tipis.

Dokumentasi Praktik Baik

Untuk itu, kegiatan pembangunan desa maupun daerah tertinggal harus mampu melahirkan tradisi kreatif dan inovatif. Tradisi inovasi akan tumbur subur bila siklus transformasi pengetahuan dan praktik baik dari satu desa ke desa lainnya, satu daerah ke daerah lain–terutama desa/daerah yang memiliki kondisi dan permasalahan yang serupa, dapat berjalan lancar.

Agar praktik pertukaran pengetahuan dan pengalaman antardesa dan antardaerah dapat berjalan, maka desa/daerah harus mampu mengodifikasikan praktik-praktik baik (best practice) yang mereka lakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan dapat tersebarluaskan. Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Yayasan Gedhe Nusantara untuk mengembangkan Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal.

Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal memprioritas dukungan untuk desa-desa yang terletak di daerah kategori tertinggal sebagai bagian dari percepatan pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia. Indonesia tumbuh bersama. Satu Desa, Satu Inovasi.

Pengelola Program

Dewan Pakar

Samsul Widodo
(Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT)
Ivanovich Augusta
(Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa PDTT)
Priyono
(Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Ditjen PDT)
Wahyudin AB
(Kepala Subdit Inovasi dan Penerapan Teknologi)
Grace Palayukan
(Dewan Pembina Yayasan Gedhe Nusantara)
Sutardjo Ps
(Dewan Pengawas Yayasan Gedhe Nusantara)
Idham Arsyad
(Ketua Pokja Masyarakat Sipil Kemendesa PDTT)
Muhammad Nurudin
(Anggota Pokja Masyarakat Sipil Kemendesa PDTT)

Redaktur
Yossy Suparyo (Koordinator)
Sukarni
Chaerudin
Neufil Fahlevi
Ilmiah

Dukungan Teknis
Akbar Bahaulloh (Puskomedia)
Saring Supandoyo (Gedhe Foundation)

Kantor Redaksi
Oemah Gedhe
Diamond Residency C43, Kalibagor
Banyumas, Jawa Tengah
E-mail: admin@gedhe.or.id
Twitter: @gedhefoundation