Jeratan hutang yang dipraktikkan rentenir atau yang biasa disebut masyarakat Desa Kembang Tanjung dengan Bank Keliling (Bangke) telah melilit 60 persen lebih warga desa setempat. Karena itu, Pemerintah dan masyarakat Desa Kembang Tanjung berinisiatif untuk melarang rentenir beroperasi di desa itu.

Desa Kembang Tanjung terletak di Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Larangan itu terlihat dengan pemasangan papan pengumuman berisi larangan bagi rentenir untuk beroperasi.

Papan pengumuman terpasang di setiap sudut jalan di desa yang terbagi di 33 RT dan 9 dusun. Pemerintah Desa Kembang Tanjung berhara para rentenir maupun bank keliling yang hendak masuk menawarkan pinjaman di desa akan berpikir dua kali.

Inisiatif pemasangan pengumuman itu muncul karena maraknya keluhan warga yang terjerat hutang rentenir di 2017. Kala itu, banyak warga yang terpaksa kehilangan rumah, tanah, bahkan bercerai hanya karena masalah hutang.

Hutang riba yang menjerat warga cukup mencekik dan tidak wajar. Setiap pinjaman Rp 1 juta, warga yang berhutang mesti membayar bunga 15 prosen per minggunya. Ironisnya, lebih dari 60 prosen warga terjerat hutang.

Selain pemasangan papan pengumuman, Pemerintah Desa Kembang Tanjung rutin melakukan imbauan ke warga untuk tidak lagi berhutang ke rentenir. Bagi warga yang mengalami kendala finansial, pemerintah desa menyarankan untuk berhutang di lembaga-lembaga keuangan resmi.

Untuk melepaskan warga dari jeratan hutang riba itu tidak mudah, tapi mesti dimulai. Pemerintahan desa berinovasi untuk merancang program upaya khusus pengentasan kemiskinan korban rentenir.

%d blogger menyukai ini: